info cakrawala
,
Jakarta
– Rapat
Panitia kerja untuk Rancangan UU Perubahan atas Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia diserbu oleh beberapa wakil dari masyarakat.
koalisi masyarakat sipil
Pada hari Sabtu malam, tanggal 15 Maret 2025, mereka memasuki ruang konseil panel di Hotel Fairmont yang terletak di Jakarta Pusat guna mengungkapkan penolakannya tentang pembuatan aturan tersebut.
revisi UU TNI
itu.
Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau
KontraS
Dimas Bagus Arya menyinggung bahwa keputusan untuk memotong pembahasan dalam tim kerja diputuskan sesudah organisasinya mendapat berkas dari pertemuan tersebut dua hari sebelum protes. “Kita menerima undangan itu pada Kamis malam dan kita merasa ada tindakan cepat dilakukan oleh Majelis,” ujarnya melalui pesan suara kepada
Tempo
Pada Hari Minggu, tanggal 16 Maret 2025.
Dimas menjelaskan bahwa KontraS telah berupaya berkali-kali untuk mengadakan komunikasi dengan DPR melalui surat terbuka dan korespondensi tentang permintaannya agar menundanya pembaharuan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Sebagai contoh, sebuah surat diserahkan kepada Sekretariat DPR serta Komisi Bidang Pertahanan pada tanggal 4 Maret 2025. Sayangnya, semua upaya ini belum mendapatkan respons apapun.
Dengan berkolaborasi dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, KontraS pun telah merilis beberapa pernyataan terbuka tentang ketentuan kontroversial dalam draft Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia baru yang dipandang dapat membangkitkan kembali peran militer dalam bidang politik layaknya masa Orde Baru. Dimas prihatin bahwa sebagian besar keluhan masyarakat belum mendapatkan respon cukup, kecuali pernyataan dari Kepala Staf Angkatan Darat, Marili Simanjuntak.
Dalam proses yang telah kita jalankan, meskipun seoptimal mungkin dalam batasan yang tersedia, namun hasilnya belum sesuai harapan sehingga kami memilih untuk menghentikan sementara konsinyering tim penyelidik di Fairmont,” jelas Dimas. “Ini adalah pernyataan tegas agar kita bisa merevaluasi ulang Rancangan Undang-Undang Tentang TNI.
Sebelumnya, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menganggap ketakutan tentang kemungkinan pulainya Orde Baru akibat diskusi revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia sebagai sesuatu yang kurang elegan. Ia berpendapat bahwa tuduhan-tuduhan tersebut hanyalah upaya untuk mencemarkan nama baik institusi TNI. Hal ini dikemukakan oleh mantan mertua dari Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan di pernyataannya yang diterbitkan oleh Pusat Informasi Angkatan Darat pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025.
Pertemuan kerja tim spesial di hotel berbintang lima pada hari kemarin adalah sesi diskusi tentang daftar inventarisasi masalah atau DIM mengenai Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang diajukan oleh pemerintahan.
Satu dari ketiganya perwakilan kelompok masyarakat sipil yang menyuarakan protes, Ketua Divisi Hukum Kontras Andrie Yunus, menantang alasannya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta pihak pemerintahan untuk melaksanakan pertemuan tertutup di sebuah hotel.
“Andrie menyatakan hal tersebut ketika pidato di hadapan ruangan pertemuan Hotel Fairmont, karena tidak hanya bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang efisiensi, tetapi juga berkaitan dengan isi undang-undang yang tak sesuai dengan tujuan untuk meniadakan fungsi ganda militer,” katanya.
Ketua Komisi untuk Bidang Pertahanan dari DPR, Utut Adianto, menyatakan bahwa diskusi terkait perubahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia tidak berlandaskan pada keuntungan sebagian kecil individu atau kelompok tertentu.
Utut menyatakan bahwa negara menjadi prioritas pokok saat penyusunan undang-undang. Dia menegaskan, “Apakah ini hanya untuk kelompok tertentu atau mungkin demi kepentingan pribadi? Saya tegaskan hal itu adalah untuk Merah Putih,” ungkapnya ketika ditemui di antara jeda rapat membahas Rancangan Undang-Undang Tentang TNI yang dilaksanakan di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu, 15 Maret 2025.
DPR Acuhkan Penolakan Masyarakat Umum Tentang Rancangan Undang-Undang TNI, DPR Nyatakan Tak Ada Kesenjangan
